Akuntansi Internasional

A.    Sejarah Akuntansi Internasional

Awalnya akuntansi dimulai dengan system pembukuan berpasangan ( Double bookkeeping Entry ) pada abad ke 14 & 15 di Italia. System double entry mempengaruhi kepentingan bisnis Negara Inggris. Tahun 1850 di Skotlandia terbentuk suatu komunitas profesi akuntan publik, selanjutnya terus berkembang hingga Amerika utara. Awal abad ke 20 akuntansi tumbuh di Amerika dan menjadi disiplin ilmu di Universitas. Setelah perang dunia II, system akuntansi semakin cepat berkembang di dunia barat, terutama Jerman dan Jepang.

B.     Pemicu Munculnya Akuntansi Internasional

1.      Semakin luas dan besarnya jangkauan operasi MNC (multi national corporation).

2.      Investasi diluar negeri yang dilakukan perusahaan, investor, pemerintah dan sebagainya.

3. Fluktuasi keuangan yang disebabkan berubahnya system keuangan internasional yang menimbulkan munculnya risiko perubahan kurs valuta asing sehingga memerlukan informasi akuntansi.

4.      Meningkatnya harga sumber-sumber alam dan komoditas serta monopoli.

5.      Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan aspirasi dunia ketiga

6.      Meningkatnya peranan pasar modal

7.      Berubahnya visison pasar modal

8.      Pasar modal USA

C.    Definisi Akuntansi Internasional

Akuntansi Internasional adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antarnegara yang berbeda dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing dan bidang akuntansi lainnya. Perkembangan akuntansi internasional semakin cepat dan perhatian profesi akuntan pun terhadap masalah ini semakin besar. Ada tiga kemungkinan pengertian orang terhadap akuntansi internasional ini.

1.      Konsep parent-foreign subsidiary accounting atau accounting for foreign subsidiary, Menganggap bahwa akuntansi internasional hanya menyangkut proses penyusunan laporan konsolidasi dari perusahaan induk dengan perusahaan cabang yang berada di berbagai Negara.

2.   Konsep comparative atau international accounting yang menekankan pada upaya mempelajari dan mencoba memahami perbedaan akuntansi di berbagai Negara.

3.  Universal atau world accounting yang berarti merupakan kerangka atau konsep dimana kita memiliki satu konsep akuntansi dunia termasuk didalamnya teori dan prinsip akuntansi yang berlaku di semua Negara. Ini merupakan tujuan akhir dari international accounting.

D.    Lembaga Akuntansi Internasional

1.      Accounting International study Group (AISG)

2.      International Congress og Accountant (ICA)

3.      International Coordination Commite for the Accounting Profession (ICCAP)

4.      International Federation of Accountant (IFAC)

E.     Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Akuntansi Internasional

1.      Sumber Pendanaan

2.      Sistem Hukum

3.      Perpajakan

4.      Ikatan Politik dan Ekonomi

5.      Inflasi

6.      Tingkat Perkembangan Ekonomi

7.      Tingkat Pendidikan

8.      Budaya

F.     Tujuan Akuntansi Internasional

Tujuan di bentuknya Akuntansi Internasional adalah untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan terutama bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai belahan dunia.

Sumber :

Harahap, Sofyan Syafri, (2011), Teori Akuntansi, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta.

http://pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/files_modul/32026-1-183925674249.doc

http://lyarabbany.blogspot.com/2011/02/sejarah-akuntansi-internasional.html

http://faqiniez.wordpress.com/2011/02/28/akuntansi-internasional/

http://helda1988.blogspot.com/2011/05/sejarah-perkembangan-dan-pengertian.html

Pengaruh IFRS terhadap Asuransi

         Asuransi sebagai suatu sistem proteksi atas risiko yang dihadapi masyarakat dari kerugian yang bersifat finansial, membutuhkan profesionalisme dari perusahaan asuransi yang mengelolanya. Yaitu dengan menjaga kondisi keuangannya sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada masyarakat.

Peranan asuransi dalam pembangunan nasional tidak hanya dapat dilihat dari jumlah dana yang dapat di”himpun” dari masyarakat, tetapi juga dari banyaknya pembayaran klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.

Beberapa karakteristik dari akuntansi perusahaan asuransi kerugian antara lain:

1.  Penentuan beban tidak dapat sepenuhnya dihubungkan dengan pendapatan premi, karena timbulnya beban klaim tidak selalu bersamaan dengan pengakuan pendapatan premix.

2.   Laporan laba rugi sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi, misalnya: estimasi mengenai besarnya premi yang belum merupakan pendapatan (unearned premium income) dan estimasi mengenai besarnya klaim yang menjadi beban pada periode berjalan (estimasi klaim tanggungan sendiri).

3.    Perusahaan asuransi harus memenuhi ketentuan pemerintah dalam hal batas tingkat solvabilitas (solvency margin).

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Agar suatu kerugian potensial (yang mungkin terjadi) dapat diasuransikan (insurable) maka harus memiliki karakteristik:

1) terjadinya kerugian mengandung ketidakpastian,

2) kerugian harus dibatasi,

3) kerugian harus signifikan,

4) rasio kerugian dapat terprediksi dan

5) kerugian tidak bersifat katastropis (bencana) bagi penanggung.

Konvergensi PSAK ke IFRS

Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) menggelar pemaparan publik atau public hearing draft standar akuntansi baru yang berkaitan dengan industri asuransi. Rangkaian public hearing ini merupakan proses konvergensi IFRS yang dilakukan oleh IAI dan ditargetkan selesai pada tahun 2012. ED PSAK 62 mengadopsi standar akuntansi internasional IFRS 4 yang bersifat prinsip atau principle based. Dengan mengadopsi IFRS 4 maka standar akuntansi Indonesia yang mengatur perusahaan asuransi yakni PSAK 28 dan PSAK 36 direvisi agar tidak bertentangan dengan IFRS 4.

Keputusan DSAK saat ini adalah mendekatkan PSAK dengan IAS/IFRS dengan membuat dua strategi:

1. Strategi selektif.

Strategi ini dilakukan dengan tiga target yaitu; mengidentifikasi standar-standar yang paling penting untuk diadopsi seluruhnya dan menentukan batas waktu penerapan standar yang diadopsi, melakukan adopsi standar selebihnya yang belum diadopsi sambil merevisi standar yang telah ada, dan target terakhir adalah melakukan konvergensi proses penyusunan standar dengan IASB.

2. Strategi dual standard.

Strategi ini dilakukan dengan menerjemahkan seluruh IFRS sekaligus dan menetapkan waktu penerapannya bagi listed companies. Sedangkan bagi non listed companies tetap menggunakan PSAK yang telah ada.

Dalam penerapan kedua strategi tsb harus mempertimbangkan lima hal:

1.   Konvergensi standar dan proses konvergensi itu sendiri, Hal ini perlu dipertimbangkan karena DSAK belum memutuskan kapan melakukan konvergensi.

2.      Ketersediaan dana untuk penerjemahan standar.

3.      Ketersediaan sumber daya manusia.

4.      Ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

5.      Sosialisasi standar dan peluang moral hazards dalam penyusunan laporan keuangan.

Terdapat beberapa hambatan yang masih dihadapi:

1.  Masih adanya ketidaksesuaian standar di beberapa negara dengan ketentuan IFRS yang signifikan (seperti aturan tentang instrumen keuangan dan standar pengukuran berdasar fair value accounting)

2.  Masih terdapat perbedaan kepentingan antara IFRS yang berorientasi pada capital market dengan standar akuntansi negara-negara yang berorientasi pada ketentuan perpajakan (tax-driven).

3.   Berbagai aturan yang kompleks dalam IFRS dianggap sebagai hambatan bagi sebagian negara untuk melakukan konvergensi.

4.    Masih terdapat gap yang cukup besar antara IFRS dengan standar akuntansi nasional yang diterapkan untuk perusahaan kecil dan menengah (UKM).

Contoh Kasus yang Terjadi :

Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, kontribusi pendapatan premi industri asuransi jiwa pada 2010 telah didominasi produk unitlinked yang mencapai Rp 44,73 triliun atau 58,87% dari total pendapatan premi sebesar Rp 75,98 triliun. Pada 2010, pendapatan premi yang dibukukan perusahaan asuransi jiwa dari produk konvensional hanya Rp 31,25 triliun atau 41,13% dari total kontribusi premi. Kontribusi ini berubah dibandingkan tahun sebelumnya, di mana unitlinked hanya memberikan kontribusi 35,69% atau sebesar Rp 21,5 triliun dari total pendapatan premi Rp 60,24 triliun. Pendapatan premi dari produk asuransi konvensional pada 2009 tercatat 64,29% atau Rp 38,73 triliun.Pendapatan premi dari produk asuransi unitlinked pada 2010 jugatumbuh 108%. Pada tahun 2009, pendapatan premi dari produk asuransi unitlinked meningkat 55,22% dari 2008 yang hanya Rp 13,85 triliun. Sementara itu, pendapatan premi dari produk konvensional pada 2010 turun 19,3%. Hary Prasetyo, Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), perusahaan asuransi jiwa skala besar milik pemerintah, mengatakan aturan PSAK yang akan diterapkan tahun depan akan menahan minat perusahaan memperbesar produk unitlinked. Perusahaan berencana mengeluarkan produk unitlinked baru tahun depan, tetapi target yang ditetapkan tidak akan terlalu besar. Jiwasraya akan lebih fokus kepada produk lain yang nilai preminya dicatatkan utuh dalam pembukuan.Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) berencana mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) hasil konvergensi standar akuntansi internasional pada tahun 2012. Menurut pejabat Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, aturan ini diprediksi akan mengurangi pendapatan premi industri asuransi jiwa tahundepan. Benny Waworuntu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa, mengatakan pada 2012 Bapepam-LK akan menerapkan pencatatan PSAK yang memisahkan transaksi premi murni dan premi investasi atau kontrak asuransi dan kontrak investasi. “Nantinya, kontrak investasi atau premi investasi tidak lagi dicatatkan sebagai pendapatan premi dalam laporan keuangan berdasarkan ketentuan yang baru,” kata Benny. Penurunan pendapatan premi ini hanya akan berpengaruh terhadap laporan keuangan, namun nilai pendapatan premi yang diterima perusahaan belum tentu terpengaruh. Selama ini, pencatatn sesuai PSAK 28 dan PSAK 36 belum membedakan perolehan premi yang masuk menurut pemaparan industri asuransi. Penurunan pendapatan premi ini akan terjadi pada perusahaan-perusahaan yang banyak mengandalkan penjualan produk unitlinked. Dalam ketentuan PSAK yang baru tersebut, pemisahan pencatatan pendapatan premi dari kontrak asuransi dan kontrak investasi akan dilakukan perusahaan asuransi sendiri. Benny menilai lebih baik Bapepam-LK yang melakukan pemisahan ini agar terjadi pencatatan yang lebih objektif. “Saat ini, kami masih duduk bersama dengan Dewan Standarisasi Akuntansi untuk membahas hal ini,” kata dia. Isa Rachmatawarta, Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK, mengatakan banyak peraturan yang akan dikeluarkan Bapepam-LK akhir tahun ini atau awal tahun depan, termasuk ketentuan PSAK yang baru bagi perusahaan asuransi. “Perusahaan asuransi harus siap-siap terhadap ketentuan aturan baru,” kata Isa. Sebelumnya, Isa mengatakan pendapatan premi industri asuransi ke depan bisa teridentifikasi, antara perolehan premi proteksi dengan premi investasi. Saat ini, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) masih membahas rancangan PSAK yang mengadopsi International Financial Reporting Standard (IFRS) 4. Regulator berkoordinasi dengan organisasi tersebut untuk melakukan konvergensi IFRS 4. Standar Khusus Akuntansi untuk Asuransi Kerugian merupakan standar akuntansi kedua yang khusus mengatur jenis badan usaha tertentu setelah dikeluarkannya. Standar Khusus Akuntansi untuk Koperasi. Standar Khusus ini disusun atas dasar kerja sama antara Ikatan Akuntan Indonesia dan PT. Asuransi Jasa Indonesia. Asuransi sebagai suatu sistem proteksi atas risiko yang dihadapi masyarakat dari kerugian yang bersifat finansial, membutuhkan profesionalisme dari perusahaan asuransi yang mengelolanya. Yaitu dengan menjaga kondisi keuangannya sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada masyarakat. Peranan asuransi dalam pembangunan nasional tidak hanya dapat dilihat dari jumlah dana yang dapat di”himpun” dari masyarakat, tetapi juga dari banyaknya pembayaran klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Industri Asuransi tahun 1983 sampai dengan 1985 mengalami kesulitanvIndonesia dalam  karena antara lain: Menderita kerugian yang cukup besar karena hasil  Stabilitas keuangan perusahaan asuransivunderwriting tidak memadai Di bahkan minus. dalam pasar reasuransi internasionalvtidak terjamin.  Untuk meningkatkan reputasivtidak mempunyai reputasi yang cukup baik.  industri asuransi Indonesia, diperlukan: Adanya accounting standard yang Peningkatan mutu produk dan pasar dalam industri asuransi.vberlaku di Perusahaan asuransi di Indonesia relatif mengalami kelambatan dalam perkembangan permodalan. Hal ini disebabkan berbagai keadaan yang belum memadai untuk memungkinkan pengembangan permodalan tersebut. Dengan adanya suatu Accounting Standard maka perhitungan hasil usaha menjadi lebih jelas, adanya suatu accounting standard akan memberikan value added bagi industri asuransi dan masyarakat yang akan memberikan dampak positip terhadap pembangunan nasional.Industri asuransi nasional harus siap-siap beradaptasi dengan pencatatan laporan keuangan baru. Karena Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) akan menerbitkan standar akuntansi keuangan alias PSAK hasil konvergensi standar akuntasi internasional. PSAK yang mencatat laporan keuangan perusahaan asuransi tersebut nantinya akan membedakan transaksi premi murni (proteksi) dengan premi investasi. “Jadi, pencatatan laporan keuangan tidak lagi berdasarkan entitas, melainkan membedakan transaksi premi proteksi dan investasi. Dengan demikian, premi industri asuransi ke depan bisa teridentifikasi, antara perolehan premi proteksi dengan premi investasi. Karena PSAK yang mengatur keuangan perusahaan asuransi, yakni PSAK 28 dan PSAK 36 belum membedakan perolehan premi yang masuk dalam pemaparan akuntansi industri. Saat ini, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) masih menggodok rancangan PSAK yang mengadopsi International Financial Reporting Standard (IFRS) 4. Regulator berkoordinasi dengan organisasi tersebut melakukan konvergensi IFRS 4. “PSAK baru ini merupakan terjemahan dari IFRS 4, kemungkinan terbit 2012 mendatang,” imbuh Isa. Member of Working Committee Financial Reporting yang khusus dibentuk Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Iwan Pasila mengungkapkan, IFRS 4 yang bakal dirancang dalam PSAK 62 ini untuk membedakan pencatatan kontrak asuransi dan bukan kontrak asuransi. Saat ini, pihaknya mengklaim, sepakat dan akan terus memberikan masukan kepada IAI. Iwan menjelaskan, sebetulnya aturan pencatatan keuangan perusahaan asuransi ini cukup baik mengikuti perkembangan standar internasional. “Tidak bisa dipungkiri, belum seluruh pelaku industri siap. Apalagi, karena ketentuan pencadangan. Ketentuan dengan metode berteknologi canggih ini belum bisa diimplementasikan menyeluruh,” pungkasnya. Selain itu, banyak pekerjaan rumah yang harus diberlakukan industri asuransi nasional. Misalnya, bagaimana perusahaan asuransi beralih menyeragamkan pencatatan akuntansi yang biasa dilakukannya dengan mengikuti standar internasional. Seperti, sistem pencatatan, basis teknologi yang memadai, termasuk sumber daya manusia. Ketika dikonfirmasi, Ketua AAJI Hendrisman Rahim mengaku belum mengetahui rancangan PSAK yang mengatur pemisahan transaksi premi proteksi dan investasi tersebut. Namun, Hendrisman mengungkapkan, pihaknya mendukung pencatatan akuntansi perusahaan asuransi agar sesuai standar internasional. Vice President Asuransi Aviva Indonesia, Albert Wanandi mengungkapkan hal senada. Ia mengatakan, belum mengetahui rencana regulator mengadopsi IFRS 4. “Namun, secara prinsip, kami mendukung pemisahan transaksi premi proteksi dengan investasi. Pencatatan akuntansi perusahaan asuransi ini mencoba mengikuti.

Sumber :

http://aiaril.blogspot.com/2012/04/pengaruh-asuransi-terhadap-ifrs.html

http://www.iaiglobal.or.id/berita/detail.php?catid=&id=209

http://www.infoasuransi.net/tentang-asuransi/142-pengertian-dasar-asuransi-.html

http://www.indonesiafinancetoday.com

Kendala dan manfaat yang ada dalam konvergensi International Financial Reporting Standard (IFRS)

International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi berkualitas tinggi dan kerangka akuntasi berbasiskan prinsip yang meliputi penilaian profesional yang kuat dengan disclosures yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu, dan dapat diterima secara global.

 Jika sebuah negara menggunakan IFRS, berarti negara tersebut telah mengadopsi sistem pelaporan keuangan yang dapat diterima secara global diseluruh dunia. Awal tahun 2012 ini di Indonesia diharapkan dapat mengadopsi pengunaan IFRS secara penuh. Dengan mengadopsi IFRS, perusahaan - perusahaan di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya informasi dari laporan keuangan dan memberikan kemudahan dalam pemahaman laporan keuangan serta mempermudah perusahaan masuk ke dalam pasar dunia.

Menurut Ketua Tim Implementasi IFRS-Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Dudi M Kurniawan, dengan mengadopsi IFRS, Indonesia akan mendapatkan tujuh manfaat sekaligus, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan (SAK).
2. Mengurangi biaya SAK.
3. Meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan.
4. Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan.
5. Meningkatkan transparansi keuangan.
6. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal.
7. Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

Dalam melakukan konvergensi IFRS, tidak selamanya berjalan mudah, tapi juga ada kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya:

1. Dewan Standar Akuntansi yang kekurangan sumber daya
2. IFRS berganti terlalu cepat sehingga ketika proses adopsi suatu standar IFRS masih dilakukan, pihak IASB sudah dalam proses mengganti IFRS tersebut.
3. Kendala bahasa, karena setiap standar IFRS harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan ini tidaklah mudah.
4. Infrastuktur profesi akuntan yang belum siap. Untuk mengadopsi IFRS banyak metode akuntansi yang baru yang harus dipelajari lagi oleh para akuntan.
5. Kesiapan perguruan tinggi dan akuntan pendidik untuk berganti kiblat ke IFRS.
6. Support pemerintah terhadap issue konvergensi.

Sumber :

http://khairunnisafathin.wordpress.com/2011/10/page/2/

http://imanfreelance.blogspot.com/2011/05/konvergensi-ifrs-di-indonesia.html

http://seminarakuntansi.com/

Tugas Kelompok Etika Profesi Akuntansi

Etika Profesi Akuntansi
Persaingan Bisnis yang Sehat

Maryati (20208778)

Merdekawati Zahara (20208796)

Rika Pransiska (21208056)

Kelas : 4 EB 08

Universitas Gunadarma
2011

Sumber : Paseban.com

Latar Belakang
Telekomunikasi telah menjadi candu bagi masyarakat luas. Perkembangan globalisasi dunia mampu menipiskan bahkan meniadakan jarak geografis melalui media komunikasi virtual. Setiap manusia memerlukan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tak mengherankan jika bisnis telekomunikasi berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Kondisi geografis Indonesia mendukung industri seluler berkembang pesat dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi mampu menggeser media komunikasi dari kebutuhan sekunder atau tersier menjadi kebutuhan primer. Lihat saja, jika dulu telepon seluler (ponsel) menjadi barang mewah konsumsi kelas menengah keatas, sekarang hampir seluruh elemen kelas masyarakat telah memiliki ponsel sebagai bagian dari kebutuhan dan gaya hidup. Tak peduli seorang pejabat negara, pengusaha, mahasiswa, pelajar hingga tukang sayur keliling hampir dapat dipastikan merupakan pengguna ponsel. Meski sama-sama memiliki ponsel, pasti terdapat perbedaan penggunaan fasilitas antar pengguna ponsel itu. Sebagian konsumen cukup puas dengan menggunakan fasilitas pesan pendek (sms) dan panggilan telepon (voice call), namun sebagian konsumen lainnya sangat membutuhkan koneksi internet melalui jaringan GPRS maupun 3G. Tak heran jika para operator ponsel terus memperbanyak fitur dengan tarif bersaing. Dengan adanya sistem telekomunikasi kita dapat mengetahui sebuah informasi serta mengetahui atau berbicara dengan orang lain tanpa mengenal batas dimana dan kapanpun kita berada. Perkembangan teknologi sekarang ini telah menjadikan media telekomunikasi bukan lagi menjadi barang yang mewah, handphone khususnya. Kita bisa melihat sekarang ini bahwa rata-rata setiap orang sudah memiliki handphone untuk mempermudah melakukan komunikasi serta mendapatkan informasi. Sedangkan operator yang ada, mungkin negara kita merupakan salah satu Negara yang cukup banyak terdapat operator seluler-nya, belum lagi dengan beberapa dari lini produk mereka, hal yang wajar jika kita sebagai konsumen merasa bingung untuk mendapatkan yang terbaik diantara semua itu. Semakin banyaknya pemain, kita merasa sangat bingung karena masing-masing kartu seluler memiliki penawaran yang menarik, terutama dalam hal tarif.

Kasus
Persaingan antara operator seluler sungguh menarik, khususnya dalam memperebutkan persepsi pelanggan sebagai operator telepon yang paling murah. Kategori tarif murah yang awalnya berhasil dimiliki oleh Esia dari Bakrie Telecom untuk teknologi CDMA dan IM3 untuk teknologi GSM mendapatkan tantangan berat dari Flexi Telkom (CDMA) dan XL serta Axis (GSM).
Dengan dukungan iklan dan promosi yang gencar, persaingan memperebutkan kategori telepon CDMA dan GSM yang paling murah dan hemat terus berlangsung dengan sengit. Dalam dunia pemasaran, persepsi pelanggan adalah segala-galanya. Sekali berhasil masuk kedalam persepsi pelanggan sebagai yang paling murah dan hemat, maka selanjutnya akan terjadi peningkatan jumlah pelanggan, karena harga adalah salah satu kriteria utama dalam kategori pelanggan ritel.
Nah persepsi operator paling murah perlu kita uji secara kritis apakah memang benar yang paling murah? Kini dengan mudah bisa dicek dengan cepat dan praktis oleh fitur canggihTELCOLATOR yang disediakan oleh Paseban.Com.
Tools ini ternyata sangat bermanfaat, kita cukup memilih operator SimCard yang kita pakai, pilih jenis prabayar atau pascabayar, lalu tujuan telepon apakah sesama operator, operator lain atau PSTN, setelah itu tinggal klik View dan akan muncul tarif sesungguhnya. Apabila kita akan membandingkan dengan tarif operator lain, kita tinggal memasukkan operator dan jenis SimCard kita dan klik View lagi maka akan tampil perbandingan tarif.
Sangat praktis dan membuat kita menjadi lebih cerdik dan yakin bahwa pilihan kita selama ini tidak salah. Dengan cara ini, apabila kita ingin mencari yang paling murah dan hemat gunakan saja TELCOLATOR. Kalau Anda puas, ajak rekan dan teman Anda untuk mencobanya dan menjadi anggota Paseban.Com.
Berkat pengujian dengan TELCOLATOR, Ternyata Esia masih yang termurah untuk telepon CDMA, sehingga persepsi yang coba dibangun Flexi Telkom dengan berbagai promo dan iklan akan sia-sia kalau tidak didukung oleh pengalaman pelanggan (dalam ilmu pemasaran disebut sebagai experiental marketing).
Strategi ini tampaknya digunakan oleh Axis dengan benar-benar memberikan harga yang menarik dan diimbangi dengan promosi dan iklan yang cukup besar, namun dengan masih terbatasnya jangkauan layanan (coverage) sebagai operator baru strategi ini mengalami kendala yang cukup serius dalam menarik pelanggan kategori telepon murah GSM.
Kiat lain dalam mendapatkan tarif telepon hemat adalah dengan memanfaatkan tarif sesama operator. Tarif ini adalah tarif yang paling murah karena operator tidak harus membayar biaya interkoneksi antar operator. Strategi ini banyak digunakan oleh komunitas yang sering berkomunikasi baik sosial maupun bisnis. Komunikasi kantor dengan pegawainya atau mitra usaha, antara anggota keluarga, sesama teman bergaul.
Lebih mudah lagi kalau kita memiliki ponsel yang punya slot SimCard ganda, sehingga satukartu SimCard bisa digunakan khusus untuk melakukan pembicaraan sesama operator. Panggilan ke luar kota (atau SLJJ Sambungan Langsung Jarak Jauh) akan dihitung berdasarkan region atau zona Contohnya panggilan ke PSTN (Telkom Fixed Line), tarif diberlakukan untuk zona 1, zona 2, dan zona 3. Sekali lagi dengan menggunakanTELCOLATOR hal ini bisa disimulasi dengan cepat dan mudah.
Untuk pembicaraan Internasional, saat ini juga sudah banyak pilihan tersedia berdasarkan kualitas suara. Untuk panggilan internasional, perusahaan Telkom Group memiliki tiga tingkatan kualitas, teknologi dan harga dengan kode akses yang berbeda yaitu kode akses 007, 017 dan 01017. Kode akses yang terakhir dikenal murah karena menggunakan teknologi internet telephony (seperti yang digunakan oleh Skype, GoogleTalk dan sebagainya). Operator yang lain, seperti Indosat memiliki kode akses 001 dan 011. Untuk telepon internasional murah dari Telkomsel gunakan 01017, Indosat 01016, XL 01000 dan Three 01089 sedang untuk Bakrie Telecom sambungan langsung kelas premium 009 menggunakan tarif murah yang setara dengan 017 dan 011. Sepertinya Esia belum meluncurkan kode akses VOIP 01009.
Nah dengan mengetahui strategi tarif telepon dalam tulisan ini diharapkan para pembaca menjadi lebih maklum dan tidak segan-segan melakukan telepon lagi karena mengetahui dengan pasti berapa tarif telepon per menit yang kita lakukan. Kalau ragu gunakan TELCOLATOR nya Paseban.Com. Jangan lupa informasikan hal ini kepada rekan-rekan yang lain.
tohnya panggilan ke PSTN (Telkom Fixed Line), tarif diberlakukan untuk zona 1, zona 2, dan zona 3. Sekali lagi dengan menggunakanTELCOLATOR hal ini bisa disimulasi dengan cepat dan mudah.
Untuk pembicaraan Internasional, saat ini juga sudah banyak pilihan tersedia berdasarkan kualitas suara. Untuk panggilan internasional, perusahaan Telkom Group memiliki tiga tingkatan kualitas, teknologi dan harga dengan kode akses yang berbeda yaitu kode akses 007, 017 dan 01017. Kode akses yang terakhir dikenal murah karena menggunakan teknologi internet telephony (seperti yang digunakan oleh Skype, GoogleTalk dan sebagainya). Operator yang lain, seperti Indosat memiliki kode akses 001 dan 011. Untuk telepon internasional murah dari Telkomsel gunakan 01017, Indosat 01016, XL 01000 dan Three 01089 sedang untuk Bakrie Telecom sambungan langsung kelas premium 009 menggunakan tarif murah yang setara dengan 017 dan 011. Sepertinya Esia belum meluncurkan kode akses VOIP 01009.
Nah dengan mengetahui strategi tarif telepon dalam tulisan ini diharapkan para pembaca menjadi lebih maklum dan tidak segan-segan melakukan telepon lagi karena mengetahui dengan pasti berapa tarif telepon per menit yang kita lakukan. Kalau ragu gunakan TELCOLATOR nya Paseban.Com. Jangan lupa informasikan hal ini kepada rekan-rekan yang lain.

Solusi
Menurut kelompok kami, solusi untuk para pengguna provider adalah :
1. Jangan beli perdana hanya karena tawaran – tawaran yang belum tentu kebenaraannya.
2. Jika Anda penggemar internet sebaiknya beli atau gunakan kartu yang memberikan pelayanan lebih di internet.
3. Jika Anda yang menyenangi untuk telepon atau sms sebaiknya gunakan kartu yang memang memberikan pelayanan lebih pada sms dan telepon.
Solusi untuk perusahaan adalah :
1. Jangan terlalu banyak mengobral janji.
2. Perhatikan pengguna provider agar tidak merasa di bohongi.
3. Provider harus lebih transparan kepada konsumen.

Kesimpulan
Perbandingan tarif telepon antara GSM dan CDMA ke operator lain.
• Tarif telepon per menit untuk GSM :
M3 adalah Rp 1500 / menit
XL adalah Rp 3600 / menit
AXIS adalah Rp 390 / menit
Disini terlihat bahwa persaingan yang terjadi pada ketiga Provider GSM, yang lebih hemat adalah provider GSM AXIS .
• Tarif telepon per menit untuk CDMA :
ESIA adalah Rp 800 / menit
FLEXI adalah Rp 709 / menit.
Persaingan CDMA paling hemat adalah Provider FLEXI

Tugas Kelompok Etika Profesi Akuntansi

Etika Profesi Akuntansi
Persaingan Bisnis Yang Sehat



Maryati (20208778)
Merdekawati Zahara (20208796)
Rika Pransiska (21208056)

Kelas : 4 EB 08


Universitas Gunadarma
2011


Memanfaatkan ketatnya persaingan

28 Sep 2011

OLEH RAYOION SUBIANTORO Wartawan Bisnis Indonesia
Ketatnya kompetisi bisnis di antara tiga besar operator telekomunikasi seluler yakni Indosat,
Telkomsel, dan XL Axiata, menjadi berkah bagi agensi periklanan,tidak terkecuali PT Fortune Indonesia Tbk.
Iklan operator telekomunikasi sehari-hari marak menghias media cetak maupun elektronik. Hal ini jelas menjadi peluang bagi agensi periklanan, dan Fortune bisa mengambil kesempatan yang ada.
XL Axiata yang ada di bawah naungan Grup Axiata, Malaysia, mulai tahun lalu memilih Fortune sebagai agensi periklanan-nya guna memenangi pencitraan di industri telekomunikasi.
Sebelumnya, emiten berkode efek FORU itu juga telah mengikat kontrak proyek iklan dengan Sampoerna Telecommunication. Benjairahnya industri telekomunikasi terus menopang pertumbuhan bisnis periklanan Fortune, di mana perseroan merupakan satu-satunya emiten jasa komunikasi terpadu yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Di dalam negeri, berdasarkan riset PT Pemeringkat Efek Indo-nesia (Pefindo), belanja iklan terbesar datang dari operator-operator telekomunikasi. Ketatnya persaingan di industri itu memicu tingginya angka promosi.
Selama rentang 2008-2010, pengeluaran iklan di sektor telekomunikasi terus tumbuh. Pada
2008sebesar Rp4,37 triliun, lalu
2009senilai Rp3,8 triliun, dan tahun lalu mencapai Rp5 triliun. Pada semester 1/2011, belanja iklan di sektor telekomunikasi tercatat Rp2,6 triliun.
Pefindo mencatat pada Januari-Juni 2011, belanja iklan nasional dibandingkan dengan belanja pada periode yang sama tahun lalu tumbuh 17% mencapai
Rp33,4 triliun. Hingga tahun ini. belanja iklan nasional diprediksi mencapai Rp65 triliun, naik 8% dibandingkan dengan Rp60 triliun pada tahun lalu.
Adapun, pendapatan Fortune paling.besar dikontribusikan dari bisnis jasa periklanan. Sepanjang tahun lalu, penjualan dari jasa periklanan perseroan sebesar Rp452 miliar atau menyumbang 92% terhadap konsolidasi penjualan.
Hingga semester 1/2011, jasa periklanan berkontribusi Rpl98 miliar atau sebesar 88% dari total penjualan perseroan.
Fortune terjun ke jasa periklanan melalui anak usaha PT Pelita
Alembana. Bisnis lainnya adalah jasa kehumasan yang ditangani oleh anak usahanya PT Fortune PR, lalu desain grafis oleh PT Fortune Adiwicipta, dan jasa perjalanan wisata oleh PT Fortune Travindo.
"Di dalam industri periklanan, FORU memiliki posisi yang dominan di antara agensi-agensi besar lainnya di dalam negeri. Dengan terus meningkatnya belanja iklan nasional, kami percaya FORU memiliki prospek yang bagus ke depannya," demikian pernyataan Pefindo dalam riset yang dirilis pada 13 September 2011.
Didukung oleh kondisi ekonomi Indonesia yang kondusif, danpredikat sebagai salah satu agensi iklan terbesar, Pefindo yakin Fortune bisa meraup pendapatan sebesar Rp602 miliar tahun ini, atau meningkat 23% dibandingkan dengan realisasi 2010.
Kompetisi ketat
Namun, menurut Pefindo, tingginya beban langsung dari tahun ke tahun menjadi kelemahan perseroan. Beban langsung yang tinggi tentu saja akan menggerus laba bersih perseroan.
"Pada 2010, margin beban langsung mencapai 87,31% atau Rp427 miliar, naik dari tahun sebelumnya 87,59% atau Rp3S3 miliar. Pada semester 1/2011, margin beban langsung sebesar 85,92.% atau mencapai Rpl70 miliar." jelas Pefindo.
Jangan lupakan juga berkembangnya industri periklanan di dalam negeri yang memicu ketatnya kompetisi antaragensi periklanan, sehingga menjadi anov man bagi Fortune.
Secara keseluruhan, ditopang industri periklanan yang diperkirakan terus tumbuh, harga saham perseroan dalam 12 bulan ke depan diprediksi berada di level Rpl90-Rp205 per saham.
Pefindo menggunakan metodologi penilaian discounted cash flow (DCF) dengan mempertimbangkan bahwa pertumbuhan pendapatan merupakan faktor yang paling memengaruhi dibandingkan dengan pertumbuhan aset. (mydioti(i$blsnis.co.id)

Etika Profesi Akuntansi

Didalam kasus Rapat Rancangan Undang - Undang Badan Penyelenggaraan jaminan social (RUU BPJS) di hotel mewah terdapat beberapa pelanggaran kode etik profesi akuntansi, diantaranya:

1. Prinsip Pertama ( Tanggung Jawab Profesi )

Dalam kasus ini para anggota DPR selaku panitia Rapat RUU BPJS telah melanggar kode etik tanggung jawab profesi, karena selama 3 hari mereka mengadakan rapat dihotel berbintang lima dengan biaya sebesar Rp 241,3 juta. Jika dana tersebut digunakan untuk kepentingan social pasti akan lebih bermanfaat.

2. Prinsip Kedua ( Kepentingan Publik )

Dalam hal ini para panitia rapat RUU BPJS telah menghabiskan biaya yang cukup besar, tanpa memikirkan rakyat kecil yang seharusnya lebih membutuhkan dana tersebut dan tindakan yang dilakukan mereka membuat rakyat semakin tidak percaya akan kinerja mereka ( hilangnya kepercayaan public )

3. Prinsip Ketiga ( Integritas )

Dalam kasus ini kualitas dan tingkat integritas panitia RUU BPJS masih dipertanyakan karena mereka kurang memperhatikan rakyat kecil. Seharusnya mereka memiliki kualitas kepemimpinan yang cukup atau lebih agar mereka dapat lebih memahami posisi mereka dan dapat menjalankan amanat tersebut dengan sebaik – baiknya.

4. Prinsip Kelima ( Kompetensi dan Kehati – hatian Profesional )

Para panitia rapat RUU BPJS tidak konsisten dengan profesi mereka, karena mereka mempunyai tugas untuk kepentingan social tetapi mereka malah menghabiskan biaya cukup besar untuk kepentingan mereka.